GORESANMERAH.COM | GOWA -Dinamika yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi perhatian sejumlah masyarakat. Di tengah persoalan yang menyangkut kepemimpinan daerah, muncul kekhawatiran mengenai keberlangsungan roda pemerintahan, terutama pelayanan publik dan aktivitas aparatur sipil negara (ASN).
Tokoh masyarakat Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Candra Akbar, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal di tengah situasi yang berkembang.
Menurut Candra, persoalan yang terjadi di tingkat pimpinan daerah tidak semestinya berdampak pada terhentinya fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
“Apapun persoalan yang sedang terjadi, pemerintahan harus tetap berjalan. Masyarakat tidak boleh menjadi korban dari persoalan yang terjadi di tingkat elite pemerintahan,” ujar Candra, Rabu (9/9/2026).
Candra secara terbuka mempertanyakan peran Wakil Bupati Gowa dalam situasi pemerintahan yang menurutnya sedang membutuhkan kepastian koordinasi.
Ia menilai posisi Wakil Bupati memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
Menurutnya, koordinasi antarpimpinan dan perangkat daerah penting dilakukan agar pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu.
“Yang menjadi pertanyaan kami, di mana peran Wakil Bupati dalam situasi seperti ini? Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah seakan-akan tidak berjalan. Wakil Bupati harus memiliki inisiatif untuk menjalankan fungsi jabatan sesuai kewenangan yang dimilikinya,” tegasnya.
Candra juga mengingatkan bahwa ASN Kabupaten Gowa tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai keberadaan ASN merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dinamika politik maupun persoalan di tingkat elite tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan kepada masyarakat.
“ASN jangan dibiarkan nganggur. Mereka digaji oleh negara dan memiliki tugas melayani masyarakat. Ketika terjadi persoalan di tingkat pimpinan, bukan berarti pelayanan pemerintahan harus berhenti,” katanya.
Selain persoalan keberlangsungan pelayanan publik, Candra turut menanggapi informasi mengenai adanya kericuhan di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Gowa yang disebut berkaitan dengan penggembokan serta dugaan kerusakan fasilitas.
Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi terhadap informasi tersebut sebelum menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan maupun tindakan lebih lanjut.
Menurutnya, apabila informasi mengenai penggembokan atau kerusakan fasilitas pemerintahan benar terjadi, persoalan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme yang tepat karena kantor pemerintahan merupakan fasilitas publik dan aset negara.
“Kalau benar terjadi penggembokan atau bahkan kerusakan fasilitas pemerintahan, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Kantor pemerintah adalah fasilitas publik dan aset negara yang harus dijaga,” ujarnya.
Candra juga mempertanyakan langkah pengamanan yang dilakukan apabila kondisi tersebut memang terjadi.
“Mengapa tidak segera dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan Satpol PP untuk memastikan kantor pemerintahan tetap aman? Jangan sampai fasilitas pemerintahan justru dibiarkan dalam kondisi yang berpotensi mengganggu pelayanan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pengamanan kantor pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan perlindungan fisik bangunan, tetapi juga untuk memastikan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tetap dapat berlangsung.
Candra menilai masyarakat pada dasarnya tidak berkepentingan dengan konflik atau perbedaan kepentingan yang terjadi di antara elite pemerintahan.
Menurutnya, hal yang lebih penting bagi masyarakat adalah adanya kepastian bahwa pemerintah tetap hadir, pelayanan berjalan, administrasi tetap dapat diakses, dan keamanan fasilitas publik terjamin.
“Masyarakat tidak membutuhkan konflik. Masyarakat membutuhkan pelayanan, keamanan, kepastian administrasi dan pemerintahan yang bekerja,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh pejabat dan unsur pemerintahan daerah mengedepankan kepentingan masyarakat serta menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.
Candra juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan situasi yang berkembang untuk melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh kondisi pemerintahan daerah.
Candra menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menyerang ataupun menjatuhkan pihak tertentu.
Ia menyebut kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gowa.
“Kami tidak sedang berbicara soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kami persoalkan adalah pelayanan masyarakat. Siapapun yang memegang jabatan pemerintahan harus menjalankan amanah dan kewenangannya dengan baik,” tegasnya.
Candra berharap Wakil Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa dapat memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta memastikan keamanan fasilitas pemerintahan.
“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah kehilangan kendali. Pemerintah harus hadir. ASN harus bekerja. Pelayanan harus berjalan dan fasilitas pemerintahan harus dijaga,” pungkas Candra Akbar.(**)/red
About The Author
